Butuh Mekanisme Tepat untuk Mencapai Indeks Integritas Ujian Nasional

BALI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa butuh mekanisme yang tepat dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak lainnya agar mendapatkan hasil yang optimal untuk mencapai indeks integritas pada pelaksanaan ujian nasional (UN). I Wayan Serinah sepakat dengan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa indeks integritas pada ujian nasional (UN) adalah salah satu upaya revolusi mental yang harus dilakukan di dunia pendidikan. seprti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo. Baca: Jokowi: UN 2015, Sekolah Akan Diukur Indeks Integritasnya.

Sementara menurut I Wayan Serinah, dalam sebuah sistem yang besar untuk menuju satu titik integritas yang baik membutuhkan sebuah proses kontinyu dan komitmen tinggi dari semua pihak.
"Kita perlu pemahaman secara keseluruhan dan perlu mekanisme yang tepat dan diikuti secara bersama-sama," katanya saat diwawancarai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Kamis (16/4/2015).

I Wayan mencontohkan, jika siswa tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi seperti telepon genggam dan yang lainnya saat pelaksanaan UN berlangsung ke dalam ruangan ujian, maka pengawas diperbolehkan untuk menggeledah atau tidak karena hal itu belum diatur secara terperinci.
"Itu perlu dilakukakan pembenahan ke depan," ujarnya.

I Wayan menyampaikan, berdasarkan laporan di lapangan sampai hari terakhir pelaksanaan UN, provinsi Bali optimis untuk mendapatkan indeks integritas yang tinggi. Sampai hari terakhir pelaksanaan UN, kata dia, untuk provinsi Bali sejauh ini lancar.
"Ini adalah awal dari revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga kita mengikuti sesuai dengan program nawacita," tuturnya.

Sumber: Kompas