Home » » DPR Setuju UN Dihentikan

DPR Setuju UN Dihentikan

Oleh PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI JARI KAMU 22 May 2012

Artikel Terbaru:
DPR Setuju UN Dihentikan-- JAKARTA--MICOM: DPR menyetujui rencana Tim Advokasi korban ujian nasional (Tekun) untuk menghentikan ujian nasional (UN) karena pada dasarnya cantolan hukum UN lemah.
Untuk menghentikan UN, Tekum tengah mengajukan eksekusi paksa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN-Jakpus) agar UN dihentikan.
"Kita ikuti saja proses peradilannya di PN Jakpus, semoga pengadilan memutuskan yang terbaik bagi nasib pendidikan indonesia ini. Kalau keputusan pengadilan UN dihentikan, alhamdulillah karena memang dasar pelaksanaannya memang lemah.Kalau keputusannya tetap dilanjutkan kami meminta dievaluasi dulu di Komisi X DPR," kata anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar di Jakarta, Selasa (22/5).

Seperti diketahui, kasus gugatan penghentian Ujian Nasional tersebut diajukan pada tahun 2006 oleh Tekun. Pada 21 Mei 2007, Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan gugatan tersebut dan langsung diajukan banding oleh pihak tergugat. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan nomor 377/PDT/2007/PT DKI kembali menguatkan putusan PN Jakarta pusat.
Perlawanan pemerintah kembali kandas setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah pada 14 September 2009.

Pada sidang gugatan UN, Selasa (22/5) di PN Jakpus, pihak pemerintah untuk ketiga kalinya tidak hadir sehingga tim advokasi Tekun diwakili Edy Gurning dari LBH Jakarta mendesak PN Jakpus mengeksekusi penghentian UN.
Lemahnya landasan hukum UN menurut Raihan berdasarkan PP No19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang cantolannya pada UU No20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"UU Sisdiknas menyebutkan evaluasi akhir siswa ditentukan oleh pendidik atau guru. Namun tiba-tiba pada PP No19 tahun 2003 menyebutkan evaluasi siswa diintervensi negara lewat UN," ungkap anggota FPKS DPR ini.
Menurut dia, seharusnya PP yang merupakan penjabaran teknis dari UU tidak boleh menyimpang dari induknya. "Sebab itu, Komisi X DPR periode lalu sampai mengatakan PP 19/2005 sebagai anak haram UU Sisdiknas," tandasnya.

Sumber: www.mediaindonesia.com


AAC Alumni Bahasa banjar Baru Belajar Online blog blogger canda Cerita Televisi/Film Cerpen Cinta Indonesia Cinta Bahasa Ciri-ciri Teks Contoh Soal Contoh Soal UN coretan Denah Dongeng Drama Fakta dan Pendapat Fav Foto dan Video Guru Profesional Homonim dan Polisemi Iklan Imbuhan Indeks Istilah Jajak Pendapat kabar dan pesan Kalimat Majemuk kamus Karya Ilmiah karyamu Kelas IX Kelas VII Kelas VIII keterampilan lisan kisi-kisi Kisi-kisi UN Kliping Wawasan KTI Kurikulum 2013 Kutipan Berita Pendidikan Kutipan Berita Ujian Nasional Laporan Latihan Mahasiswa Majas Materi Materi Kelas IX Materi Kelas VII Materi Kelas VIII Materi SMA Materi Soal UN membaca bahasa membaca sastra memo menulis bahasa menulis sastra Musikalisasi Puisi nilaimu Novel Pantun Paragraf Pendampingan K.13 Pergeseran Makna Pidato Posting Liburan Prediksi UN Program Program Tahunan Prosa Puisi Rekomendasi Resensi ringkasan Sambung Silaturahmi Sastra siap ujian siap ujian sma sinopsis Sinopsis Film Sinopsis Layar Kaca Siswa Terbaik SK/KD SK/KD SD SK/KD SMA/SMK/MA/MAK skl SMP Hasbunallah SMP Plus SMPN 2 Muara Uya SMPN 2 Tanta Soal Ejaan Soal IX Soal VII Soal VIII sunting ejaan Surat Syair Tajuk Tata Bahasa Teks Anekdot Teks Bacaan Teks Berita Teks Biografi Teks Cerita Fabel Teks Cerita Fantasi Teks Cerpen Teks Deskripsi Teks Diskusi Teks Eksemplum Teks Eksplanasi Teks Eksposisi Teks Jenjang SMA Teks LHO Teks Prosedur Teks Prosedur Kompleks Teks Tanggapan Kritis Teks Tantangan Teks Ulasan tips Tips & Trik Ujian Tokoh Wawancara
Blog ini dijual (This web for sale)
Estimated worth
• Rp 50.807.728 •