KISRUH PSSI: Indonesia Banyak Memiliki Orang Pintar, Tapi.....

Sungguh mengenaskan, hari ini, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat sore, 25 Februari 2011, Komite Banding yang diketuai Prof. Tjipta Lesmana, mengeluarkan keputusan yg mengejutkan. Mereka menolak pengajuan banding yang disampaikan bakal calon Ketua Umum PSSI, Jenderal George Toisutta dan Arifin Panigoro. Akan tetapi, Komite Banding juga memutuskan menolak keputusan Komite Pemilihan PSSI, yang telah menetapkan calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI. Selanjutnya, Komite Banding mengembalikan permasalahan ini kepada pengurus PSSI.



Mereka, Komite Banding, mengaku mengambil keputusan itu dengan mengacu pada empat dokumen penting yakni Statuta FIFA, Standard Electoral Code FIFA, Statuta PSSI, dan Peraturan PSSI yang disusun pada Januari 2011.
Selanjutnya, "Komite Banding menyerahkan kembali masalah ini kepada PSSI sebagai pemberi mandat kepada Komite Banding," ujar sang ketua, Prof. Tjipta.
Menurut Tjipta usai pengumuman, putusan aneh ini dihasilkan akibat banyaknya tekanan yang datang kepadanya.
"Kami tidak bisa bekerja dengan tenang karena intimidasi dan tekanan dari seluruh pihak. Jadinya kami tidak punya kebebasan mengeluarkan pendapat di Komite banding supaya kami bisa mengeluarkan keputusan yang baik," kilah Tjipta.
"Andaikan saja kami diberi kebebasan, maka kami bisa mengeluarkan keputusan yang lebih baik," tambah Tjipta yang merupakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia.
Untuk diketahui, selain Tjipta, Komite Banding juga berisi Wakil Ketua Gayus Lumbuun, politisi sekaligus Guru Besar Hukum Universitas Krisnadwipayana, pengacara Alfred Simanjuntak dan Max Boboy, Direktur Hukum dan Peraturan PSSI selaku anggota cadangan.
Di bawah tekanan? Tentu tidak, seandainya mereka dapat menggunakan intelektualitasnya untuk membuat keputusan, tentu tidak seperti itu keputusannya. Kalaupun ada tekanan, tentu tekanan yg besar adalah dari NH. Amboi, alangkah hebatnya orang itu (NH)...
Seandainya, Komite Banding itu bisa membaca dan teliti hal-hal berikut:
1. Pasal 35 butir 4 Statuta FIFA yang berbunyi "The Member of Executive Committee- shall not being guilty of a criminal offence." Padahal dalam draft awal Statuta PSSI yang telah disetujui FIFA justru berbunyi, "The members of the executive committee, must not found guilty of a criminal offence."
STATUTA INI, TENTU keputusannya adalah mencabut pencalonan NH sebagai Calon Ketum. Nampak jelas, mereka berpihak pada NH, mendapat tekanan dari NH dan publik (demonstran). Namun ternyata tekanan NH lebih besar rupanya. Weleh weleh weleh....
2. Pasal 32 Ayat 4 tentang Syarat Anggota Komite Eksekutif yang berbunyi: ”They shall have already been active in football, must not have been previously found guilty of criminal offence”. Dalam bahasa Indonesia, ayat ini berbunyi: ”Mereka telah aktif dalam sepak bola dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam tindak pidana”.
PASAL INI, jelas memenuhi syarat buat George Toisutta dan Arifin Panigoro untuk lolos dan maju menjadi calon Ketum, bukannya dijegal sebagaimana keputusan Komite Pemilihan sebelumnya.

Sementara itu, terkait tuntutan mundur dari pencalonannya, Nurdin Halid yg memilih istikharah (shalat mencari petunjuk) di kampung halamannya, Makassar, mengatakan, "Sayakan posisinya pasif. Saya tidak mencalonkan, tetapi dicalonkan. Pekan depan, saya akan rapat."
LALU, KENAPA WAKTU KONGRES TAHUNAN DI BALI TEMPO HARI BERLANGSUNG TERTUTUP? Katanya sih, kongres itu untuk melenggangkan dan melanggengkan kekuasaan Anda, Pak Nurdin?

Selanjutnya, Nurdin Halid menyebutkan, unjuk rasa yang menyudutkan dirinya di berbagai wilayah di Indonesia sebagai aksi bayaran. Hal itu disampaikan Nurdin, Kamis (24/2/2011), saat ditemui di kediaman pribadinya di kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
"Saya tahu siapa yang membiayai, siapa yang merekayasa, dan siapa yang menyebarkan kebencian. Namun, saya tetap sabar saja," tutur Nurdin yang didampingi sejumlah adiknya saat diwawancarai wartawan. Sayangnya, Nurdin enggan menyebutkan siapa pihak yang dia sebut sebagai penggerak semangat kebencian terhadap dirinya.
Mantan terpidana korupsi itu juga menilai pihak yang menuntut dirinya mundur dan tidak mencalonkan diri pada pemilihan ketua PSSI salah sasaran. Seharusnya protes itu diajukan kepada pihak-pihak yang tetap mengusung dirinya untuk kembali maju menjadi ketua PSSI.
Menurut dia, anggota PSSI yang mencalonkan dirinya kembali maju punya pertimbangan mendasar. "Mereka bukan manusia pinggiran, melainkan manusia yang punya akal dan cinta sepak bola," katanya.
NAMUN, JUSTRU PARA PENDEMO PRO NURDIN yang mengaku dibayar. Seperti yg diberitakan detik.com: "Saya ikut demo dibayar Rp 40 ribu, tapi belum turun. Katanya habis demo selesai," aku Muniah saat berbincang dengan detikSport di depan kantor PSSI. Atau yang diberitakan oleh monitorindonesia.com: MAEMUNAH (23), mendapat bayaran sebesar Rp 25.000 untuk ikut demo mendukung Nurdin. Namun, ketika ditanya alasan ikut demo, Maemunah tidak tahu dan hanya sekedar mendapatkan uang.

Tak kalah dengan sang kakak, adik kandung Nurdin Halid, Kadir Halid (sebagaimana diberitakan detik.com), dalam jumpa persnya di Warkop Daeng Anas, di jalan Pelita Raya, Makassar (24/2/2011), menilai pernyataan Andi Mallarangeng yang dimuat di media massa telah menghasut warga untuk berunjuk rasa menentang dan menjelek-jelekkan Nurdin. Andi dinilai oleh Kadir tidak mencerminkan posisinya sebagai pejabat negara. "Andi Mallarangeng itu selalu merasa dirinya yang paling hebat dari Sulsel, padahal dia sudah pernah menyakiti hati warga Sulsel saat menghina Jusuf Kalla pada kampanye Pilpres 2009 lalu," tandas Kadir yang juga anggota DPRD Sulsel itu.
LALU, APAKAH PEJABAT PEMERINTAH HARUS MEMBIARKAN KISRUH seperti yg NH lakukan sekarang ini? Tidak usahlah membawa-bawa orang lain (Jusuf Kalla) ke dalam masalah ini.

PSSI, melalui Sekjen Nugraha Besoes, tahu benar jika intervensi pemerintah dapat menyebabkan Indonesia (timnas PSSI) mendapat sanksi dari FIFA. PSSI tidak boleh diintervensi pemerintah.
LALU, KENAPA JIKA SUATU ASOSIASI sepakbola hendak mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia, harus disertai rekomendasi dari pemerintah? Terus, dana APBN/APBD yg dipakai buat tim sepakbola bukan dari PSSI sendiri atau FIFA, kan?

Kalau memang Nurdin Halid beserta kroninya mencintai sepakbola Indonesia dan ingin maju, tentu mereka tidak rela jika Indonesia sampai mendapat sanksi. Mereka tentu lebih memilih mundur terhormat utk menyelamatkan timnas.....

..................
Banyak orang pintar di negeri ini, sayang kepintarannya digunakan untuk memutarbalikkan fakta dan membodohi rakyat.


Baca juga:
# PSSI di bawah Rezim Nurdin Halid
# Timnas U-23: Ada Pemain Calon Naturalisasi
# Membandingkan LSI (PSSI) dengan LPI
# Timnas U-23: Kumpulan Anak Muda Berbakat
# Curhat Bambang 'Bepe' Pamungkas Usai Piala AFF 2010